Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memastikan para anggotanya yang memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menjalankan langkah kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah kerja masing-masing. Kesiapan tersebut diperkuat untuk menghadapi periode rawan kebakaran pada September 2026.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan kesiapsiagaan PBPH tidak hanya sebatas rencana, tetapi telah diterapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) di lapangan. Pelaksanaannya mencakup patroli rutin, pemantauan titik panas, deteksi dini, pemeriksaan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Menurut Soewarso, setiap indikasi kebakaran akan ditindaklanjuti dengan respons cepat sesuai prosedur. Perusahaan juga terus meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas udara.
Kegiatan pencegahan turut dilakukan melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat didorong meningkatkan kewaspadaan dan menghindari pembukaan maupun pengelolaan lahan dengan metode pembakaran yang dapat memicu penyebaran api.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sebelumnya meminta seluruh pemegang PBPH memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak cuaca ekstrem pada September 2026. Pemerintah menilai peningkatan kesiapan penting untuk melindungi kawasan hutan, areal kerja perusahaan, masyarakat, dan kualitas udara dari dampak karhutla.
Kementerian Kehutanan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan adanya perbaikan penanganan di sejumlah wilayah, tetapi pemerintah meminta kewaspadaan tetap ditingkatkan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, APHI telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh anggotanya. Surat tersebut meminta PBPH memastikan ketersediaan sumber daya, meningkatkan patroli dan deteksi dini, serta mengoptimalkan personel dan sarana prasarana untuk menghadapi potensi kebakaran.
Soewarso mengatakan koordinasi di tingkat lapangan juga terus diperkuat dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat keamanan, Manggala Agni, dan MPA. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap indikasi kebakaran dapat ditangani dengan cepat.
APHI juga mendorong anggota untuk saling memberikan dukungan, termasuk membantu penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi apabila dibutuhkan dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena kebakaran dan asap dapat menyebar melampaui batas administratif maupun wilayah operasional perusahaan. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbasis bentang alam dan tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan pada satu area.
Selain dengan pemerintah dan aparat, APHI memperkuat kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, peningkatan kesiapan personel dan peralatan, dukungan pemadaman, serta edukasi masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan SOP di tingkat tapak, mempercepat respons terhadap titik api, dan membantu melindungi kawasan hutan serta masyarakat selama periode rawan karhutla.
Penulis media digital yang tertarik pada teknologi, startup, dan inovasi modern di Asia.
