APHI Dukung Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Demi Ekosistem dan Ekonomi Pesisir

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan guna memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia.

Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan sebagian besar kawasan mangrove berada di wilayah hutan sehingga kebijakan kehutanan memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem tersebut.

Ia menilai mangrove memiliki nilai strategis yang jauh melampaui fungsi ekologis semata. Selain berperan sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi dan penyerap karbon, ekosistem ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pantai.

Rehabilitasi Harus Berdampak Jangka Panjang

APHI menekankan keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak cukup diukur dari banyaknya bibit yang ditanam atau luas area penghijauan. Evaluasi juga harus mencakup tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman, pulihnya fungsi ekosistem, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga peningkatan manfaat ekonomi yang dirasakan warga pesisir.

Menurut Soewarso, dunia usaha dapat mengambil peran lebih luas melalui penyediaan bibit berkualitas, penanaman, pemeliharaan, pemantauan kawasan, pengembangan teknologi rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan produk berbasis mangrove nonkayu yang memiliki nilai ekonomi.

Ia mengingatkan bahwa kegiatan penanaman mangrove tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Pendampingan berkelanjutan, pemeliharaan tanaman, serta pengukuran hasil rehabilitasi dinilai penting agar manfaat ekologis maupun ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pemerintah Perluas Program Rehabilitasi

Komitmen dunia usaha tersebut sejalan dengan program rehabilitasi mangrove yang terus dijalankan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, pemerintah bersama berbagai mitra berhasil merehabilitasi sekitar 91.678 hektare kawasan mangrove di berbagai daerah.

Pada 2026, pemerintah menargetkan rehabilitasi lebih dari 17.000 hektare mangrove melalui kerja sama dengan berbagai organisasi pembangunan, di antaranya Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Nature-based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim).

Program tersebut tidak hanya difokuskan pada pemulihan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir.

Beri Dampak bagi Masyarakat Pesisir

Rohmat menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga kini, program tersebut tercatat menciptakan 64.386 lapangan kerja, mendorong lahirnya 63 peraturan desa mengenai perlindungan dan pengelolaan mangrove, serta menyalurkan hibah usaha masyarakat senilai Rp16,29 miliar.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelestarian mangrove mampu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak.

Dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang mengusung tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang”, Rohmat kembali menekankan pentingnya tiga fondasi utama, yakni komitmen, kolaborasi, dan inovasi. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dan ekonomi pesisir pada masa depan.