Indonesia-FAO Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan 2026-2030

Pemerintah Indonesia bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan Kerangka Kerja Program Negara atau Country Programming Framework (CPF) 2026-2030. Kerangka kerja sama lima tahun tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, tangguh, serta inklusif.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo mengatakan CPF 2026-2030 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurut Teguh, kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk memperkuat sistem pertanian-pangan nasional, termasuk ketahanan terhadap perubahan iklim dan kemampuan beradaptasi menghadapi risiko.

“Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

CPF tersebut resmi diluncurkan di Jakarta pada Kamis (20/8) sebagai pedoman kerja sama Indonesia dan FAO selama lima tahun. Pelaksanaannya mencakup tiga bidang prioritas, yakni transformasi sistem pangan dan pertanian berkelanjutan serta inklusif, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sistem terintegrasi yang mampu merespons risiko melalui pendekatan One Health.

Kerangka kerja itu juga diarahkan untuk mendukung empat sasaran utama, yakni produksi pangan yang lebih baik, peningkatan gizi, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok tertentu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan Indonesia ingin memperluas hubungan dengan FAO menjadi kemitraan yang saling memberikan manfaat. Menurutnya, Indonesia tidak hanya perlu menerima dukungan teknis, tetapi juga memiliki kesempatan membagikan pengalaman dan inovasi yang telah dikembangkan.

“Kami ingin hubungan Indonesia-FAO semakin berkembang menjadi kemitraan dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan dukungan teknis, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran,” kata Suwandi.

Penyusunan CPF turut mempertimbangkan agenda pembangunan nasional dan internasional. Dokumen tersebut diselaraskan dengan RPJMN, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2026-2030.

Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan pendekatan tersebut melihat keterkaitan antara pangan, pertanian, gizi, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi.

FAO menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem pangan yang kuat. Perubahan iklim, akses terhadap pangan bergizi, serta kondisi ekonomi petani skala kecil menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditangani secara terintegrasi.

Laporan The State of Food and Agriculture 2026 menyebut sekitar 68 persen penduduk Indonesia masih belum mampu membeli pola makan sehat. Karena itu, implementasi CPF juga diarahkan untuk memperbesar investasi melalui penganggaran, blended finance, investasi bersama, dan keterlibatan sektor swasta.

Melalui kerangka tersebut, Indonesia dan FAO menargetkan penguatan ketahanan pangan dan gizi sekaligus mendorong sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.