Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng berbagai lembaga, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, lembaga riset, hingga organisasi masyarakat sipil, dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung lebih transparan, objektif, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Tri Kurnia Prihatono, mengatakan IDI merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi. Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Tri, Jakarta pernah mencatatkan capaian terbaik secara nasional selama lima tahun berturut-turut, yakni pada periode 2017 hingga 2021, dengan skor berada di kisaran 82,08 hingga 84,73. Namun, dalam beberapa tahun terakhir posisi ibu kota mengalami penurunan, dari peringkat kedua pada 2023 menjadi peringkat kelima pada 2024, kemudian turun lagi ke posisi kedelapan pada 2025.
Meski mengalami penurunan peringkat, nilai demokrasi DKI Jakarta masih berada dalam kategori tinggi dan tetap melampaui rata-rata nasional. Pemerintah daerah pun menargetkan peningkatan skor IDI menjadi 85,78 pada 2026.
Untuk mendukung target tersebut, Kesbangpol DKI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pengukuran IDI 2025 sekaligus menghimpun data, masukan, dan rekomendasi yang akan memperkaya proses penyusunan indeks tahun berikutnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menilai peningkatan kualitas demokrasi perlu didukung melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya memperkuat keterbukaan informasi publik, mengevaluasi kebijakan terkait penyampaian pendapat di muka umum, serta memperluas pendidikan demokrasi kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa edukasi demokrasi tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, dan peran warga negara, kualitas demokrasi di Jakarta diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, Pemprov DKI berharap penyusunan IDI 2026 dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Shama is a Content Specialist, News Writer, and PR Professional with over 4.5+ years of experience in digital publishing, journalism, press release writing, and SEO content development. She specializes in business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, creating well-researched and engaging content for media platforms, brands, and global audiences. Throughout her career, she has contributed to news articles, press releases, industry reports, and thought leadership content, helping organizations communicate complex ideas with clarity and credibility. Her work is driven by a commitment to accuracy, research, and delivering valuable insights that inform and engage readers.
