Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, ASN tidak hanya bertugas memberikan pelayanan publik, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dalam menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Kehumasan (Forkomas) 2026. Dalam kesempatan itu, Rini menekankan bahwa komunikasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan yang baik, menurutnya, harus diikuti penyampaian informasi yang jelas agar dapat dipahami dan diterima masyarakat secara utuh.
Rini menjelaskan setiap ASN pada dasarnya merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pegawai pemerintah perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu menjelaskan kebijakan secara objektif, menghindari penyebaran informasi yang keliru, serta membantu masyarakat memperoleh informasi resmi dari sumber yang kredibel.
Menurutnya, perkembangan media digital membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Di sisi lain, hoaks dan disinformasi juga semakin mudah menyebar apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang efektif. Karena itu, ASN diharapkan aktif menyampaikan informasi berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PAN-RB juga mendorong penguatan kapasitas kehumasan di seluruh instansi pemerintah agar penyampaian informasi lebih terintegrasi. Melalui koordinasi yang baik antarinstansi, pemerintah berharap setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara lebih utuh sehingga meminimalkan kesalahpahaman maupun munculnya informasi yang menyesatkan.
Selain kemampuan komunikasi, Rini menilai ASN juga perlu meningkatkan literasi digital. Kemampuan memverifikasi informasi, memahami karakter media sosial, serta menggunakan berbagai platform komunikasi secara tepat menjadi kompetensi yang semakin penting bagi aparatur negara di era transformasi digital.
Pemerintah saat ini terus memperkuat reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada keterbukaan informasi. Dengan komunikasi yang transparan, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Melalui penguatan peran ASN sebagai penyampai informasi yang kredibel, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap pelayanan negara dapat terus meningkat. Komunikasi yang efektif dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan berbagai program pembangunan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
